Proses Dirumahkan Karyawan sama dengan PHK secara halus

GSBM-KASBI BEKASI

Selamat malam kawan-kawan buruh dimanapun anda berada, malam ini saya selaku admin blog GSBM-KASBI BEKASI akan share masalah yang sangat krusial yang sering dihadapi kaum buruh. yaitu masalah PHK, Tapi disini saya terlebih dahulu akan mengupas tentang    karyawan yang dirumahkan. Dan pada dasarnya dirumahkan itu adalah kata halus PHK namun setiap pengusaha selalu berdalih bahwa itu tidak melanggar UU Ketenagakerjaan, perlu saya jelaskan bahwa istilah “dirumahkan” tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(“UU Ketenagakerjaan”). Mengenai istilah “dirumahkan” ini, kita dapat merujuk kepada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja kepada pimpinan perusahaan di seluruh Indonesia No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal (butir f), yang menggolongkan “meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu” sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja.

 

Mengenai kewajiban pengusaha dan pekerja, Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan mengatakan bahwa sebelum ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengenai pemutusan hubungan kerja, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Kewajiban pengusaha antara lain yaitu membayar upah pekerja, dan kewajiban pekerja yaitu melaksanakan pekerjaannya.

 

Hal serupa diatur dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Ke Arah Pemutusan Hubungan Kerja (“SE Menaker No. 5/1998”). SE Menaker No. 5/1998 pada dasarnya mengatur bahwa:

1.    Pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan, kecuali telah diatur lain dalam Perjanjian Kerja peraturan perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama.

 

2.    Apabila pengusaha akan membayar upah pekerja tidak secara penuh agar dirundingkan dengan pihak serikat pekerja dan atau para pekerja mengenai besarnya upah selama dirumahkan dan lamanya dirumahkan.

 

Jadi, dalam hal para karyawan “dirumahkan” berarti karyawan-karyawan tersebut masih berstatus pekerja di perusahaan (karena belum terjadi pemutusan hubungan kerja), yang harus digaji oleh perusahaan.

Namun ironisnya jika sebuah perusahaan "merumahkan" karyawannya, berarti itu ada indikasi untuk mem-PHK hanya saja PHKnya secara halus agar karyawan menjadi jenuh dan mau RESIGN/Mengundurkan diri dari perusahaan dengan tanpa pesangon sekalipun, jika perusahaan sedang COLLAPSE dalam artian sedang merugi maka tindakan pertama perusahaan adalah cost down biaya operasional sehingga bukan buruh yang dirugikan.

 

Posted in: Buruh Bergerak,Undang-Undang Ketenagakerjaan